Facebooker Pun Berminat Menjadi Pimpinan KPK

Jakarta - Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menarik minat berbagai orang dari latar belakang profesi untuk ikut mendaftar seleksi. Tak hanya orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, pegiat jejaring sosial Facebook pun berminat mengisi 'lowongan pekerjaan' ini.

Seperti yang ditunjukkan Muhammad Nurlapong. Pria berusia 49 tahun yang mengaku sebagai pegiat facebooker ini pun berminat mengikuti seleksi tersebut. Untuk mewujudkan niatnya itu, dia mendatangi tempat pendaftaran di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/5/2010).

"Saya datang dengan idealisme. Saya yakin dengan idealisme kita bisa melakukan revolusi penegakan hukum," kata pria yang juga salah satu presidium Gerakan Sejuta Facebookers Pendukung Bibit-Chandra ini.

Dia mengaku prihatin melihat realita penegakan hukum akhir-akhir ini yang menyedihkan. Lantaran hal itu, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin ini tertarik untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK yang baru.

Sebetulnya niatan mengikuti seleksi pimpinan KPK ini sudah lama ada dibenaknya. Namun karena dia merasa banyak orang yang lebih mampu, maka dia mengurungkan niatnya.

Melihat belum ada satupun tokoh yang dikenal bersih dan pas untuk posisi ini mendaftar, dia kemudia berinisiatif untuk mendaftarkan diri. "Kalau sampai sekarang saya bersih," ujarnya ketika ditanya apakah pernah tersangkut kasus korupsi.

Namun niatnya untuk mendaftarkan diri harus ditunda dulu. Pasalnya, karena tidak tahu harus membawa kelengkapan apa saja untuk menyelesaikan proses pendaftaran, dia diminta panitia untuk melengkapi syarat-syarat pendaftaran dulu.

"Ya nanti dilengkapi dulu," tandas dia sambil berlalu meninggalkan Kantor Kemenkumham.

Hingga hari ketiga pendaftaran yang dibukan sejak Selasa 25 Mei lalu, baru 3 pendaftar yang menyerahkan syarat-syarat pendaftaran lengkap. Sisanya hanya sebatas menanyakan informasi, atau belum melengkapi syarat-syarat pendaftaran.

Pendaftaran ditutup pada 14 Juni 2010.

(Rez/irw)