"Direktorat III yang akan menyidik penyalahgunaan dana pengamanan Pilkada Jabar jawab dulu pertanyaan ini. Apakah penggunaan dana APBN untuk operasional mereka sudah benar? Tidak direkayasa? Sanggup tidak diaudit public accounting independent? Kalau masih ragu jangan dulu menyidik penyalahgunaan dana pengamanan Pilkada Jabar, nanti justru Direktur III sendiri yang masuk bui," kata Susno kepada detikcom melalui pesan tertulisnya, Rabu (25/5/2010).
Menurut Susno, saat ini adalah momentum yang baik bagi Mabes Polri untuk mengungkap semua dugaan penyelewengan dana APBN, Kredit Ekspor, dan hibah yang digunakan untuk biaya operasional Polri. Masyarakat luas akan mendukung jika tindakan tersebut dilakukan dengan profesional dan sungguh-sungguh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susno menegaskan, banyak kasus pengadaan barang dan jasa di lingkup Polri yang rawan penyelewengan dana. Kasus-kasus itu antara lain pengadaan Jaringan Komunikasi PJR, pengadaan alat penyadapan, pengadaan kapal, pengadaan pesawat, kasus pengadaan IT, serta pengadaan alat pengendali huru-hara.
"Dan apakah penggunaan dan pertanggungjawaban dana pengamanan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden 2008-2009 juga tidak terlepas dari penyalahgunaan? Bagaimana dengan pembelian 1.500 mobil patroli untuk Polda Metro Jaya dan Polda Jabar tahun 2009? Pengadaan 1.000 sepeda motor untuk Polda Metro Jaya apakah juga clear?" tanya Susno.
Susno ditetapkan sebagai tersangka terkait pengunaan dana Pilkada Jabar. Kasus ini diduga melibatkan Susno saat dia menjabat sebagai Kapolda Jabar pada 2008.
Susno ditengarai memotong dana anggaran Pilkada. Namun jumlah kerugian belum bisa dipastikan.
Β
(djo/nrl)











































