Temui Pimpinan MPR dan DPD, Menkopolhukam Bantah Usul Amandemen UUD

Jakarta - Menkopolhukam Djoko Suyanto dan Mensesneg Sudi Silalahi menemui Pimpinan MPR dan DPD. Dua orang dekat SBY ini membantah mengusulkan Amandemen UUD 1945, pertemuan keduanya terkait dengan perencanaan agenda peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni.

"Pembicaraan khusus untuk peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni," kata Djoko saat
dikonfirmasi wartawan seusai pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2010).

Tugas utama MPR adalah melakukan Amandemen UUD 1945. Sementara sebelumnya beredar isu DPD mengusulkan adanya amandemen UUD 45 yang hanya memperbolehkan Presiden menjabat dua kali secara berurutan

Djoko juga membantah kehadirannya di gedung dewan ini untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sudah dihapus. Pertemuan itu semata-mata dalam rangka membahas persiapan peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni nanti. Sebab, rencananya Presiden SBY akan menghadiri acara tersebut.

"Saya tidak diberi mandat membicarakan itu (GBHN). Mandatnya adalah pidato hikmat untuk dasar negara kita. Kedatangan Saya bersama Pak Sudi Silalahi adalah bagaimana upacara peringatan 1 Juni mendatang," papar Joko.

Djoko menyampaikan bahwa Presiden SBY menyambut baik acara yang akan digagas oleh MPR itu. "Intinya, Pidato Bung Karno dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada pidato tersebut muncul gagasan-gagasan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Bapak Presiden menyambut baik rencana berikutnya," jelasnya.

(van/yid)