Pemerintah Bersedia Berunding Jika 'Kaos Merah' Akhiri Aksi Protes

Bangkok - Pemerintah Thailand menolak melakukan pembicaraan damai dengan demonstran 'Kaos Merah. Pemerintah baru bersedia melakukan pembicaraan jika 'Kaos Merah' terlebih dahulu menyudahi demonstrasi di Bangkok.

Dilansir AFP, Rabu (19/5/2010), gagasan pembicaraan damai antara pemerintah Thailand dengan 'Kaos Merah' muncul menyusul desakan Perserikatan Bangsa Bangsa yang mendesak Thailand untuk mengambil langkah menyelesaikan krisis.

Selain juga desakan 60 senator yang pada Senin kemarin mengirim surat mendesak pemerintah dan 'Kaos Merah' untuk menghentikan kekerasan dan memasuki perundingan yang akan dimediasi Senat.

"Reds setuju untuk menerima tawaran dari juru bicara Senat, yang menginginkan mediasi pembicaraan, dan kami siap bergabung sekarang," tutur pemimpin demonstran Nattawut Saikuar.

"Kami tidak akan pergi tanpa kondisi, senator bebas menawarkan proposal dan kami akan mempertimbangkan hal itu," tambahnya.

Tetapi, salah seorang menteri di kabinet, Satit Wonghnongtaey dalam konfrensi pers yang disiarkan di televisi setempat mengatakan hanya akan ada negosiasi dan resolusi jika 'Kaos Merah' menyudahi aksi demonstrasinya. "Ketika demonstran bubar," tegasnya.

Dia menuding ada keterlibatan pihak luar. Dua putaran pembicaraan sebelumnya telah gagal, "karena gangguan pihak luar," tudingnya mengacu pada mantan PM Thaksin Shinawatra yang digulingkan dalam kup 2006.

Pemerintah menuding Thaksin yang tinggal dalam pengasingan merongrong upaya perdamaian dan membiayai kampanye 'Kaos Merah'.

Hingga kini, aksi demonstrasi yang sudah berlangsung selama hampir 3 bulan ini sudah menelan korban tewas hingga 60 jiwa. Ribuan orang terluka, termasuk ribuan warga negara asing yang berada di ibukota Bangkok sudah dievakuasi ke zona aman.
(Rez/Rez)