Kepala PPATK : Pemberantasan Korupsi Perlu Dukungan Politik

Jakarta - Ketua PPATK Yunus Husein menilai penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Menurut Yunus, penegakan hukum utamanya pemberantasan korupsi perlu dukungan politik.

"Di China disamping hukuman berat,  komite dispilin partai juga tegas memberi hukuman. Kita harus belajar dari sini, dalam pemberantasan korupsi harus dukungan legislasi dan politik," kaya Yunus usai rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2010).

Yang menjadi ganjalan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut Yunus, adalah banyak kekuatan yang mencoba menghalangin kerja KPK. Banyak parpol yang kurang transparan saat kadernya terjerat kasus.

"Karena korupsi itu kan banyak. Tau sendiri banyak pejabat (terlibat). Banyak pejabat yang punya power dan segala macam," keluh Yunus.

Untuk itulah, Yunus menyampaikan, diperlukan ketegasan lembaga penegak hukum dan lembaga politik.
 
"Di samping itu, belum tentu solid semuanya. Kalau semua solid mendukung, tentu penegakan hukum lebih ringan, termasuk dukungan politik DPR. Itu yang kita harapkan, kalau mau berhasil begitu, seperti di Cina," tutupnya.
(van/fiq)