Pimpinan KPK Tidak Harus Mapan, Yang Penting Berani

Jakarta - Pernyataan Menkum HAM Patrialis Akbar yang memprioritaskan ekonomi mapan sebagai syarat calon pimpinan KPK, menuai kritik. Syarat mapan dinilai terlalu klise untuk jabatan pimpinan KPK.

Menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, syarat mapan bukan alasan seseorang layak untuk jadi pimpinan KPK.

"Terlalu dini jika Patrialis menyebut kriteria itu. Itu juga harus dilihat apakah bahasa Patrialis atau bahasa Ketua Pansel," kata Emerson saat ditemui di Kantor ICW, Kalibata, Jaksel, Minggu (16/5/2010).

Emerson mengingatkan, kebanyakan para koruptor di negeri ini malah berasal dari ekonomi mapan. Para terpidana korupsi tersebut terus mencuri uang negara untuk kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, argumentasi mapan tidaknya seorang calon, tidak berbanding lurus dengan perilaku korupsi.

"Indikator mapan juga harus dijelaskan kembali," tukasnya.

Mestinya, kata Emerson, Pansel harus lebih fokus pada apa yang dibutuhkan KPK saat ini. Jangan sampai sudah mengeluarkan kriteria calon, namun kebutuhan dan evaluasi terhadap kinerja KPK sekarang belum dilakukan.

"Pimpinan KPK sekarang butuh yang berani, leadership yang tinggi. Itu yang paling penting," tandasnya.

Sebelumnya, Patrialis Akbar menuturkan dalam proses seleksi ketua KPK nanti, panitia seleksi (pansel) akan mengambil calon dari kalangan berekonomi mapan. Hal ini dilakukan agar yang bersangkutan tidak tergiur untuk korupsi.
(ape/fay)