Pengumuman Menkeu Baru Ditumpangi Isu Reshuffle Kabinet

Sri Mulyani Mundur

Pengumuman Menkeu Baru Ditumpangi Isu Reshuffle Kabinet

- detikNews
Minggu, 16 Mei 2010 12:51 WIB
Pengumuman Menkeu Baru Ditumpangi Isu Reshuffle Kabinet
Jakarta - Isu reshuffle kabinet kembali bergulir setelah Menkeu Sri Mulyani resmi mundur dan menjadi managing director Bank Dunia. Momentum pengumuman menteri keuangan baru pengganti Sri Mulyani, kabarnya akan dijadikan ajang evaluasi bagi Menteri KIB II yang kinerjanya di bawah standar.

"Memang ada pemikiran, momentum penentuan menkeu baru sekaligus menjadi ajang evaluasi terhadap semua kinerja menteri yang dibawah standar. Sebab, banyak kalangan yang mulai menyoroti kinerja para menteri yang masih dinilai belum bisa menjalankan amanah SBY," kata sumber detikcom di kalangan Istana, Minggu (16/5/2010).

Menurut sumber itu, ada beberapa kementerian yang menjadi sorotan karena kinerjanya di bawah standar. Sayangnya dia tidak mau menyebutkan kementerian apa saja yang dimaksud.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada beberapa, saya tidak mau sebut dulu. Nanti saja pada saatnya," imbuhnya.

Meski desakan reshuffle mulai muncul, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden SBY. Sebab, semua kendali pergantian menteri multak menjadi hak prerogatif Presiden SBY yang tidak bisa diintervensi siapapun.

"Tapi semua tergantung Pak SBY, karena memang hanya beliau yang bisa memutuskan soal itu. Yang pasti wacana sudah bergulir," paparnya.

Politisi partai besar ini menjelaskan, wacana reshuffle ini mengencang seiring dengan sikap PKS dan PPP yang dinilai tidak bisa diandalkan lagi. Meskipun belakangan sudah difasilitasi oleh terbentuknya Setgab Koalisi yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

"Masih ada kekecewaan atas sikap PKS dan PPP dalam Pansus Century yang lalu. Ditambah lagi keberadaan Setgab tidak sepenuhnya bisa berjalan efektif," paparnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Politisi PD Ruhut Sitompul mengungkapkan penunjukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua koalisi untuk mengeluarkan PKS dan PPP dari barisan partai koalisi.

"Dari pada membina 2 atau 3 partai yang sulit diatur, lebih baik membina PKB dan PAN saja. PKS dan PPP ke laut saja. Jadi sudah tepat memilih Pak Ical jadi ketua harian koalisi," kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/5/2010) lalu.
(van/fay)


Berita Terkait