Putusan Sekber Tak Otomatis Jadi Kebijakan Partai

Jakarta - Sekretariat Bersama Partai Koalisi bukan untuk mengebiri otonomi parpol anggotanya. Tetap perlu batasan agar tidak semua keputusan sekber serta merta menjadi kebijakan DPP untuk diteruskan ke fraksi di parlemen.

"Rapat DPP bisa merujuk keputusan sekber tapi tidak otomatis selalu mengikuti," kata Ketua Bidang Komunikasi DPP PAN Bima Arya, Sabtu (15/5/2010).

Menurut mantan pengamat politik ini ada hal lain yang bagi bagi parpol lebih wajib ditaati dalam tiap pengambilan kebijakan DPP untuk diteruskan ke fraksinya. Yakni platform partai bersangkutan dan bukan platform dari parpol lain meski itu rekan koalisinya.

"Harus ada koridor sejauh mana kebijakan itu jadi milik bersama dan sejauh mana partai bisa berbeda," jelas Bima.

Terkait dengan otonomi parpol tanpa abaikan efektifitas sekber, maka format paling tepat untuk sekber partai koalisi yakni forum tukar informasi dan komunikasi informal antar DPP anggota. Pembahasannya cukup perumusan strategi aksi sedangkan penetapan kebijakan dan eksekusi tetap jadi otoritas DPP.

"Disiplin dan solidarity, penting. Tapi biarlah kebijakan tetap di wilayah otonomi DPP," tegas Bima.

(lh/rdf)