Hasyim: Hindari Cacat Moral, Harus Ada Standar Calon Kepala Daerah

Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 246 wilayah Indonesia pada tahun 2010 ini akan dilaksanakan secara serentak. Perlu standarisasi daalam pencalonan kepala daerah agar tidak muncul calon yang cacat secara moral.

"Harus ada standar calon kepala daerah. Perlu ada aturan khusus yang membahas pencalonan ini," kata Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Pondok Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/5/2010).

Hasyim menyatakan, persyaratan kepala daerah yang ada saat ini memang belum cukup. Karena itu, banyak celah yang dapat memunculkan calon-calon kepada daerah yang resistensinya tinggi.

Soal munculnya calon kepala daerah dari kalangan artis yang kurang layak, menurutnya merupakan bukti lemahnya persyaratan yang ada saat ini. Gejala ini, jelasnya harus segera disikapi pemerintah agar masyarakat tidak terjebak pada pilihan sendiri.

"Pemerintah harus melindungi rakyatnya, termasuk dalam persoalan calon pemimpinnya. Harus jelas ukuran standarnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan karakter masyarakat Indonesia yang masih belum mandiri dalam memilih calon kepala daerah. Masih ada pengaruh yang menentukan sikap mereka.

"Jadi, ini sangatlah berbahaya jika terus dibiarkan," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Hasyim, dengan menekan celah-celah itu dengan menyusun aturan baku soal kepala daerah. Aturan tersebut, imbuhnya, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi sehingga tidak ada partai politik yang berusaha menafsirkan berbeda-beda.

"Cacat moral jelas tidak pantas. Bukan pemasungan demokrasi, tapi tidak satu pun orang ingin dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki ilmu," terangnya.

Hasyim pun menyesalkan sejumlah partai politik yang mengusung calon kepala daerah tanpa pertimbangan yang matang, sehingga yang menjadi ukuran hanya popularitas semata. Hal ini dipengaruhi dengan karakter pemilih yang pragmatis. Pada bagian lain, soal Pilkada dikembalikan ke DPRD, karena masyarakat saat ini belum banyak yang bisa memilih pemimpin karena faktor kemiskinan dan lemahnya ekonomi.

"Ya coba, masyarakat kita itu masih belum bisa memilih. Buktinya masih kampanye, lihat saja sendiri," pungkasnya.

(zal/nwk)