Idrus Marham: Panggil Menteri, Setgab Harus Izin Presiden

Jakarta - Sekjen Golkar Idrus Marham menepis anggapan bila terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua harian sekretariat gabungan bisa memanggil menteri. Pemanggilan menteri tetaplah harus atas izin presiden.

"Kewenangan memangggil menteri ketua harian tetap harus seizin Presiden. Itupun harus ada urgensinya," tuturnya dalam press conference di ruang fraksi Partai Golkar DPR RI, Rabu (12/5/2010).

Ditegaskannya, posisi Ical sebagai ketua harian tidak akan membuat posisi setgab sangat kuat.

"Semua tetap akan berjalan pada porsinya. Jadi pandangan kalau Ical akan sangat kuat itu tidak benar," ujarnya.

Lebih lanjut Idris menuturkan, pemilihan Ical sebagai ketua harian setgab dinilai efektif lantaran hanya Ical yang tidak masuk ke kabinet.

"Di antara ketum Partai politik hanya Bang Ical  yang tidak masuk Kabinet Indonesia Bersatu jilid II," paparnya.

"DPR tetap mengawasi. Makanya Ical dinilai efektif sebagai ketua harian," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso yang ditemui terpisah menegaskan bila kewenangan reshuffle juga menjadi wewenang penuh presiden.

"Setgab tidak dimaksudkan merubah sistem presidensiil. Kewenangan reshuffle kabinet tetap wewenang penuh presiden. Posisi setgab tidak dapat menggoyang sendi-sendi kenegaraan. Hanya memberi masukan seputar policy kepada kabinet secara umum," ucapnya.

(nwk/nwk)