Banyak Mafia, PKB Serukan Reformasi Total Sistem Perpajakan

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerukan reformasi menyeluruh di Direktorat Jenderal (Ditjen)Pajak. Masalah di internal Ditjen Pajak termasuk kasus mafia pajak dinilai PKB sudah sedemikian parah dan harus dihentikan.

"Masalahnya, memang sangat krusial dan kompleks, reformasi birokrasi di perpajakan itu yang paling penting untuk memberantas mafia pajak," kata Ketua FPKB Marwan Jafar dalam Diskusi 'Reformasi Total Sistem Perpajakan' yang diadakan oleh FPKB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/5/2010).

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Umum Apindo Sofyan Wanardi, Direktur INDEF Ahmad Erani Yustika, dan jajaran petinggi FPKB dan fraksi-fraksi di DPR.

Menurut Marwan, untuk melakukan reformasi perpajakan harus ada aturan untuk pejabat birokrat Ditjen Pajak. Hukuman harus diberikan seberat mungkin jika ada petugas yang terbukti bermain dengan mafia pajak seperti Gayus Tambunan. "Harus ada reformasi total birokrat pajak," pinta Marwan berapi-api.

Disisi lain, Marwan juga mengusulkan agar diatur juga soal sanksi perusahaan-perusahaan yang mencoba menawar pajaknya. Pengemplang pajak model ini juga harus dihukum berat agar tidak mengulangi prilakunya. "Harus ada hukuman untuk meluruskan," jelas Marwan.

Marwan menambahkan, sebagai bentuk kepedulian FPKB terhadap reformasi perpajakan, fraksinya akan menggelar diskusi serupa setiap bulan. Diharapkan cara seperti ini akan bisa ikut membersihkan Ditjen Pajak dari para mafia pajak.

(van/yid)