Bara: Persoalan Koalisi Bukan Pada Koordinasi, Tapi Etika Politik

Jakarta - Pembentukan sekretariat bersama (sekber) menunjukkan adanya masalah koordinasi di dalam koalisi. Namun sesungguhnya, yang menjadi persoalan utama koalisi selama ini adalah etika dan fatsoen politik parpol koalisi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (12/5/2010).
 
"Masalah utama koalisi adalah adanya beberapa partai di dalam koalisi yang tidak mengedepankan etika dan fatsoen politik selama penyelidikan Pansus Century di Pansus. Anggota partai-partai tersebut, yang seharusnya menempatkan posisi sebagai bagian dari pemerintah, malah berperilaku sebagai oposan. Bahkan ada yang secara terbuka menantang Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono," ujar Bara.

Masalah lainnya, lanjut Bara, adanya dominasi kepentingan politik jangka pendek, yaitu menggeser Menteri Keuangan Sri Mulyani, di balik motivasi investigasi kasus Century. Hal tersebut dibuktikan dengan berubahnya sikap Partai Golkar terhadap proses hukum Century hanya sehari setelah Presiden SBY mengumumkan kepindahan Sri Mulyani ke World Bank.

"Nafsu untuk menggeser Sri Mulyani itulah yang membuat beberapa anggota partai koalisi sering berperilaku tidak wajar dan terlalu jauh sehingga mengorbankan tanggung jawab politik. Jika semua parpol koalisi mengedepankan etika, tidak perlu dibentuk sekber koalisi," tegas Bara.

Salah satu pendiri PAN ini juga menilai, kesepakatan yang dibuat parpol diawal terbentuknya koalisi dari sisi subtansi dan sebagainya sudah cukup jelas. Dengan demikian, tidak perlu lagi dibuat kesepakatan baru.

"Untuk apa dibuat kesepakatan baru. Sebab semuanya sudah jelas diawal terbentuknya koalisi," demikian Bara.

(djo/fay)