Pengamat Minta Usulan Gubernur Dipilih DPRD Lebih Dipertegas

Jakarta - Usulan agar Gubernur dipilih oleh DPRD yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memunculkan sejumlah tanggapan. Sejumlah pengamat politik menyatakan agar persoalan ini perlu dipertegas.

Penegasan itu menyangkut soal peran dan fungsi gubernur yang dianggap tidak jelas dan sering tarik ulur dengan kepentingan tertentu dan diakui memiliki ongkos mahal kalau dipilih langsung oleh rakyat.

Seperti diberitakan sebelumnya, usulan ini muncul dengan alasan masalah biaya politik yang kelewat tinggi menjadi alasan terkuat kenapa Gubernur tak usah dipilih langsung oleh masyarakat, tapi cukup melalui DPRD provinsi.

Menurut Marzuki Alie, sistem pemilihan secara tidak langsung dinilai efektif dan efisien karena provinsi tidak memiliki wilayah otonom. "Saya memang punya pandangan tidak populis bahwa pemilihan gubernur tidak dilakukan dengan pemilihan langsung karena gubernur tidak punya wilayah otonom," ujar mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini beberapa waktu lalu.

Selain tidak memiliki wilayah otonomi, lanjut Marzuki, tugas gubernur juga hanya sebatas mengoordinasikan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota kepada pemerintahan pusat.

"Bayangkan jika cost politics yang tinggi dialihkan ke kabupaten atau kota, kan bisa membangun secara nyata sehingga optimalisasi anggaran bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya tahu pendapat ini kontroversial, tidak populis, dan pasti tidak didukung banyak orang. Tapi demi kemaslahatan rakyat, saya siap dihujat," ujarnya.

Menanggapi masalah itu, pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, sebelum mengambil keputusan apakah gubernur dipilih oleh DPRD atau tetap dipilih langsung oleh masyarakat, yang perlu dipertegas adalah mengenai posisi, peran dan fungsi gubernur yang selama ini terkesan tarik ulur alias tidak jelas.

"Ada yang menginginkan dikembalikan seperti zaman orde baru di mana gubernur memiliki peran yang lebih optimal. Tapi ada juga yang menginginkan tetap seperti sekarang," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/5/2010).

Hal itu terjadi, lanjut Ikrar, karena titik otonomi daerah dinilai adanya di tingkat kotamadya/kabupaten, tidak di tingkat provinsi. "Kalau memang gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dan banyak walikota dan bupati yang tidak 'setia' terhadap gubernur di atasnya, sepertinya patut dipertimbangkan jika parliament elected governor (gubernur dipilih DPRD)," ulasnya.

Sementara, pengamat politik Pande Rajasilalahi menyatakan, sulit untuk mengubah sistem yang selama ini sudah berjalan. Yakni, gubernur dipilih langsung oleh masyarakat. Kalaupun bisa diubah gubernur dipilih oleh DPRD, butuh perjuangan berat dan waktu yang lama.

Sedangkan tentang alasan untuk menekan biaya politik yang kelewat tinggi itu, Pande menjelaskan, harga demokrasi memang mahal.

"Cost tinggi bukan alasan utama untuk mengubah pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Inilah political party yang harus dibayar mahal. Karena, apakah dengan dipilihnya gubernur lewat DPRD akan menghasilkan kualitas gubernur yang lebih baik dari sekarang? Itu perlu dipertanyakan juga," pungkasnya.

(zal/irw)