.webp)
"Saya rasa kalau memang Menkeu diminta ke situ, sebagai bangsa Indonesia pastinya saya bangga. Dan soal siapa yang menggantikan, biarlah Presiden yang menentukan sendiri," kata Taufiq usai menerima 7 pimpinan media yang digugat tersangka kasus judi di Hotel Sultan, Raymond Teddy Horhouw, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/5/2010).
Menurut dia, PDIP tidak punya calon untuk menggantikan posisi Sri Mulyani di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini. "Nggaklah. PDIP tidak punya orang yang ahli untuk keuangan," ujar suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ini.
Taufiq mengatakan, mundurnya Sri Mulyani tidak akan mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntasan kasus dugaan skandal Bank Century.
"Coba tanya ke KPK saja. Tetapi, saya rasa itu tidak akan mengganggu karena KPK bisa ke sana atau Ibu Ani yang ke sini untuk mendapatkan informasi," kata Taufiq yang juga ketua MPR ini.
Menurut dia, Bank Dunia juga pasti tahu soal hukum. "Jadi nggak mungkin menghambat proses hukum di negara kita," cetus dia.
Taufiq menilai mundurnya Sri Mulyani menjadi Menkeu bukan bentuk upaya penyelamatan dari Bank Dunia.
"Nggak dong. Kalau masalah itu dipisahkan dengan masalah hukum. Masa Bu Ani mendikte Bank Dunia. Saya rasa itu memang keinginan World Bank dan jika diizinkan Bu Ani lebih memilih ke sana," papar Taufiq.
Taufiq menambahkan penunjukkan Sri Mulyani murni proses pemilihan dari Bank Dunia. "Tidak ada hubungannya dengan pihak lain karena di mata Bank Dunia mungkin Ibu Ani adalah orang yang terbaik dalam bidang keuangan," kata dia.
(aan/nrl)
