LPMP Riau Dinilai Telah Melanggar HAM

Pekanbaru - Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau yang memperkerjakan Jack Lord, PNS golongan III A, sebagai cleaning service dianggap melakukan kejahatan institusi. Di samping itu, LPMP juga dituding melanggar HAM.

Penegasan ini disampaikan, pengamat hukum Kapitra Ampera dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (3/05/2010) di Pekanbaru. Menurut Kapitra, adanya pemaksaan surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah dikemudian hari, merupakan bentuk kejahatan institusi.

"Setiap PNS diberikan hak untuk berkarya. Sikap LPMP yang menyodorkan surat pernyataan tersebut, jelas melanggar HAM," kata Kapitra mantan pengacara TNI dalam kasus Timor Leste itu.

Kapitra menyebut, sebaiknya kasus yang dialami Jack Lord dibawa ke ranah hukum. Apakah itu soal  gugatan ke PTUN karena SK kerjanya sebagai cleaning service, atau melaporkan soal paksaan surat pernyataan tersebut ke instansi terkait

Kasus yang dialami Jack Lord , lanjut Kapitra, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mestinya Menteri PAN dan Mendiknas segera menuntaskan masalah ini.

"PNS itu kerja berdasarkan SK yang dikeluarkan pemerintah, bukan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat LPMP. Kami dari praktisi hukum siap memberikan dampingan hukum untuk melakukan gugatan," kata Kapitra.

Kapitra juga menjelaskan, dengan golongan III A dijadikan petugas kebersihan, ini juga dianggap penghinaan terhadap PNS yang telah meraih sarjana.

"Masak iya, ada sarjana dijadikan tukang pel lantai. Ini benar-benar bentuk penginaan. Berarti di institus LPMP ada yang tidak becus. Ini harus diusut agar kejahatan ini tidak terus menerus menindak Jack Lord atau PNS lainnya," kata Kapitra.

(djo/djo)