Ketua DPR: DPR Bukan Bunker Koruptor

Jakarta - Dalam rapat Komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/4) lalu, sejumlah anggota dewan meminta kasus korupsi di daerah untuk dihentikan. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan hal itu jangan disimpulkan kalau DPR adalah bunker koruptor.

"Masalah yang banyak dikritik saat rapat Komisi III bahwa DPR terkesan membela koruptor. Saya minta jangan disimpulkan representasi DPR secara lembaga," ujar Marzuki kepada detikcom, Selasa (4/5/2010).

Marzuki meminta agar masyarakat jangan mencitrakan DPR bunkernya koruptor. "Itu tidak benar. Kalau ada angota DPR yang terkesan membela sahabatnya, yaitu karena punya hubungan dekat," kata salah satu calon Ketum PD itu.

Suara-suara yang muncul soal penghentian kasus korupsi, menurut Marzuki adalah bukan representasi suara DPR secara kelembagaan. "Kalau masalah century itu betul-betul keputusan DPR, jadi jangan dihubung-hubungkan dengan koruptor,"pungkasnya

Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan yang tergabung dalam Komisi III DPR mempertanyakan beberapa kasus di KPK. Sebagian bahkan ada yang meminta kasus dihentikan.

Permintaan paling banyak disampaikan tentang kasus Bupati Boven Digoel, Papua, Yousak Yaluwo. Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan penangkapan Yousak di Bandara Soekarno-Hatta.
(mpr/fay)