Dewan Minta Pemprov DKI Putuskan Kontrak JIEXPO

Jakarta - Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dinilai bermasalah oleh DPRD DKI. Oleh karena itu, DPRD pun merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta agar memutus kontrak dengan PT Jakarta International Expo (JIEXPO) sebagai pengelola acara.

DPRD menilai selama ini PT JIEXPO tidak pernah memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) setiap kali menyelenggarakan perhelatan akbar tersebut.

"PT Jiexpo sebagai pengelola PRJ harus dilakukan pemutusan pengelolaan event karena tidak memberikan kontribusi badi PAD," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana saat membacakan rekomendasi DPRD DKI terkait LPJ gubernur Tahun 2009 di gedung DPRD DKI Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/5/2010).

Menurut politisi PPP ini, setiap kali event PRJ digelar keuntungan yang diperoleh sangatlah besar dari pengunjung yang membanjiri PRJ di Kemayoran. Namun keuntungan tersebut tidak pernah masuk ke PAD DKI.

"PRJ bukan sekadar konsep sewa tempat melainkan konsep brand milik rakyat Jakarta sehingga harus memberikan pemasukan bagi PAD Jakarta," ucap Lulung.

Menurut Lulung, ke depannya perlu dilakukan lelang terbuka untuk penyelenggara event PRJ di mana ada ketentuan pembagian keuntungan untuk PAD dari event yang biasanya diselenggarakan selama satu bulan ini.

“Kalaupun dari hasil lelang terbuka tetap dimenangkan oleh PT JIEXPO, tidak masalah asalkan sepakat dengan pemasukan ke PAD,” terang Lulung.

(her/mad)