"Kami minta agar sidang mengambil keputusan, siapa yang mewakili pemerintah dalam rapat paripurna ini. Ini penting untuk menjaga kewibawaan lembaga DPR dan eksekutif. Jangan sampai kita menganulir keputusan yang telah kita sepakati soal Century," kata politisi PDIP Aria Bima dalam rapat paripurna DPR, Senin (3/5/2010).
"DPR harus putuskan apakah Menko Perekonomian atau Menkeu yang mewakili pemerintah," tegas Aria lagi, menegaskan puluhan interupsi yang mempertanyakan kehadiran Sri Mulyani
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kehadiran Bu Sri Mulyani ini atas undangan DPR, yang kita putuskan melalui rapat Bamus. Dan karena Bamus diwakili semua fraksi, kita tidak punya alasan untuk tidak menghadirkan Menkau semata karena kasus century," kata Anis.
Karena suasana sidang didorong untuk menerima Sri Mulyani, FPDIP yang sejak awal menolak Sri Mulyani itu meminta izin untuk meninggalkan ruangan dan melakukan walk out.
"Fraksi PDIP tidak setuju sejak awal, oleh karena itu kita minta izin untuk walk out dari ruangan ini," perintah sekretaris FPDIP Bambang Wuryanto sambil keluar ruangan yang diikuti oleh seluruh anggota FPDIP.
Tepuk tangan dan teriakan merdeka pun menggema di sela-sela hujan interupsi yang tak bisa berhenti. Melihat aksi FPDIP yang walk out ini, sementara interupsi anggota dewan tidak bisa dikendalikan, Anis Matta langsung meminta sidang diskors dengan mengetuk palu untuk dilakukan lobi-lobi.
(yid/fay)











































