Sultan Keluhkan Rencana Pembangunan Bandara Internasional Terancam Macet

Yogyakarta - Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluhkan rencana sejumlah proyek pembangunan fisik yang terancam macet. Proyek tersebut di antaranya pembangunan bandara internasional di Kulonprogo dan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen, Semarang.

"Pembangunan ini untuk memenuhi saran angkutan udara di DIY. Konsorsiumnya
pemerintah Chzech/Ceko," ungkap Sultan saat memberikan laporan kepada Wakil
Presiden Boediono di Gedung Agung di Jalan Ahmad Yani, Yogyakarta, Minggu
(2/5/2010) malam.

Dalam acara silaturahmi Wapres dengan Forum Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota se-Provinsi DI Yogyakarta, Gubernur DIY memberikan laporan mengenai beberapa pencapaian yang berhasil di lakukan di DIY dan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Turut hadir mendampingi Boediono adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto
Dardak.

Seluruh anggota Muspida Provinsi DIY dan muspida Kabupaten/Kota se DIY serta sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha dan rektor PTN/PTS juga hadir dalam pertemuan selama lebih kurang dua jam itu.

Menurut Sultan, di bandara internasional Adisucipto sekarang ini masih dilakukan pembangunan penambahan taxi way. Pembiayaannya dilakukan bersama antara Angkasa Pura (AP), Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DIY hingga tahun 2017.

Sedangkan rencana pembangunan bandara internasional di Kulonprogo dilakukan
kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan Republik Ceko.

"Proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen untuk mempermudah sarana angkutan ekspor ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang juga belum ada perkembangan," katanya.

Selain bandara internasional, lanjut dia, di Kulonprogo juga akan dikembangkan industri berbasis maritim yakni pelabuhan perikanan di Tanjung Adikarto, Glagah. Sedangkan pembangunan jalur jalan lintas selatan-selatan terutama di wilayah Bantul dan Gunungkidul juga masih diteruskan.

Berkaitan pemerintahan, Sultan mengeluhkan Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007 mengenai Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dinilai semua kelembagaan di daerah cenderung diseragamkan. Padahal semua pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia itu berbeda-beda.

"Akibatnya terjadi bottle neck, seharusnya pemerintah lebih luwes terhadap penerapan aturan ini di daerah," katanya.

Selain itu, Sultan juga mengungkapkan berbagai keberhasilan yang dicapai Provinsi DIY di antaranya mengenai penanganan kredit macet UMKM korban gempa 2006, masalah kesehatan dan sosial serta angka harapan hidup yang lebih tinggi dibanding nasional hingga 70,6 tahun.


(bgs/lrn)