Pemerintah Mulai Godok Sistem Jamkesmas

Jakarta - Terbitnya Undang-undang No 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menimbulkan konsekuensi perombakan pada program Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Namun, pemerintah baru mulai melakukan pembahasan mengenai hal itu.

Pembahasan awal ini dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono dalam sebuah rapat di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2010).

Rapat diikuti oleh Menteri kesehatan Endang Rahayu sedyaningsih, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepasa Bappenas, Armida Alisjahbana, dan Kepala Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

"Seperti kita ketahui, kita sudah punya UU SJSN yang akan selenggarakan jaminan kesehatan, hari tua dan sebagainya. Tadi khusus bicara penggodokan awal tentang penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan di Indonesia yang cukup komprehensif," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, usai pertemuan.

Menurut Yopie, karena merupakan pertemuan perdana, rapat yang baru saja berlangung tidak mengambil keputusan apapun. Pemerintah akan kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan tentang Jamkesmas itu pekan depan.

Namun, sempat dipaparkan mengenai hasil studi Bank Dunia yang digunakan sebagai masukan pembaruan program Jamkesmas tersebut. Data itu antara lain berupa kebutuhan dana dan usia berapa saja dari penduduk Indonesia yang akan dicover oleh program tersebut.

"Contoh konkretnya kita akan memberikan jaminan kesehatan itu sampai level apa? Apakah balita? Anak usia sampai 14 tahun? atau sampai kepada manula? Kemudian kalau itu dicover, berapa dana yang dibutuhkan?" tandas Yopie.

Ia mengatakan, studi Bank Dunia itu merupakan permintaan dari pemerintah Indonesia. Hasil studi tersebut akan dikombinasikan degan data-data lain yang akurat.

"Arahan dari bapak Wapres supaya tidak terjadi overlaping. Terus datanya juga harus akurat," katanya.

(irw/ken)