PBHI Nilai KPK Diskriminatif dan Tak Punya Nyali

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantornya masing-masing. Hal ini dianggap diskriminatif.

"Perlakuan pemeriksaan terhadap keduanya sangat diskriminatif, dengan memeriksa di tempat masing-masing (Istana Wapres & Kemenkeu)," ujar Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Syamsuddin Radjab, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (28/4/2010) malam.

Menurut Syamsuddin, pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono di kantornya masing-masing juga dianggap melanggar azas equal before the law (kesamaan di depan hukum). Selama ini, terperiksa yang lain selalu menjalani pemeriksaan di kantor KPK.

"Bayangkan kalau para terperiksa (saksi,tersangka dll) diperiksa di tempat masing-masing di seluruh Indonesia karena atas dasar permintaan," tuturnya.

Terhadap hal ini, Syamsuddin berpendapat, penuntasan kasus Bank Century oleh KPK sangat lamban dan cenderung diendapkan. Sejak DPR RI memutus bahwa ada kerugian negara dalam kasus ini, kelanjutan proses hukumnya lama sekali terdengar.

Bahkan, lanjutnya, KPK baru memanggil Sri Mulyani dan Boediono untuk dimintai keterangan setelah didesak oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan sebenarnya KPK tak bernyali untuk menuntaskan kasus Bank Century.

"Ini membuktikan bahwa KPK tak bernyali menuntaskan kasus Bank Century karena para pelakunya adalah elit-elit politik dan pejabat negara," tandasnya. (nvc/mok)