KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Berbeda pada Boediono

Jakarta - Rencana pemeriksaan Wapres Boediono di kantornya oleh KPK dalam kasus Century dinilai tidak tepat. KPK tidak boleh membuat perbedaaan hanya karena seseorang yang diperiksa itu pejabat pemerintahan.

"Tidak tepat ada pemeriksaan di kantornya. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena pejabat," ujar pakar hukum Hukum Administrasi Negara UGM Zainal Arifin Mochtar kepada detikcom, Selasa (27/4/2010).

Zainal mengatakan, perlakuan KPK yang membeda-bedakan itu akan menimbulkan prasangka buruk di masyarakat. Masyarakat bisa saja mencurigai kalau ada sesuatu di balik kasus ini secara politik.

"KPK harus menghindari itu. KPK ini sedang berhadapan dengan perkara besar. Ini bisa memicu orang berpikir hal buruk terhadap KPK," katanya.

Kalau KPK ingin tidak dikatakan 'masuk angin' dan citranya tetap terjaga, maka tidak seharusnya melakukan perbedaan tersebut. KPK harus menjunjung azas equality before the law.

"Intinya tidak ada perlakuan berbeda," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Wapres (Setwapres) berharap KPK memeriksa Boediono di kantor Wapres pada Kamis (29/4). KPK setuju.

(gus/nrl)