"Sepertinya sudah tercium bau tidak sedap kemungkinan adanya mafia haji. Saya setuju melalui forum ini BPK atau KPK lakukan audit," kata Baghowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2010).
Baghowi menyatakan, selama ini, semua pengadaan fasilitas haji dilakukan dengan penunjukan langsung. Padahal seharusnya pengadaan itu dilakukan dengan cara tender.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Baghowi meminta agar biaya BPIH diturunkan. Selama ini, lebih dari Rp 20 triliun dana setoran haji menumpuk di Kementerian Agama. Selain itu ada dana abadi umat yang jumlahnya mencapai Rp 3 triliun yang juga mengendap di kementerian itu.
"Jadi tidak ada alasan untuk menaikkan dana BPIH," katanya.
(nal/nal)











































