FPAN Ikut Haramkan Anggotanya Dukung Hak Menyatakan Pendapat

Jakarta - Setelah FPKB dan FPPP, giliran FPAN yang mengeluarkan instruksi resmi soal larangan memberikan dukungan atas bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas kasus Century. FPAN beralasan, hasil keputusan Rapat Paripurna DPR telah tegas menyerahkan kasus tersebut ditindaklanjuti secara hukum oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

"Meskipun itu menjadi bagian dari hak konstitusional anggota dewan, namun Fraksi PAN menginstruksikan anggota untuk tidak memberi tandatangan atau menolak HMP," kata Sekretaris Fraksi PAN DPR Viva Yoga Mauladi dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (26/4/2010).

Menurut salah satu ketua DPP PAN ini, DPR sebentar lagi akan mengesahkan pembentukan Tim Pengawas penyelesaian kasus Century. FPAN menilai Tim Pengawas harus diberi kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja maksimal guna memantau dan mengawasi kinerja aparat hukum dalam menuntaskan skandal Century.

"Bila dirasa kinerjanya kurang maksimal, maka DPR harus memanggil aparat hukum terkait untuk dimintai keterangannya di DPR," paparnya.

Politisi muda PAN ini meminta aparat penegak hukum segera memproses rekomendasi Rapat Paripurna DPR dalam menuntaskan kasus Century. KPK diminta mempercepat proses penyelesaian kasus ini sebagai upaya peningkatan kinerja.

"Upaya serius dari lembaga hukum ini disamping akan dapat menambah derajat kepercayaan rakyat yang sudah mulai hilang, juga bermanfaat dalam membangun kelembagaan demokrasi melalui lembaga-lembaga negara," tegasnya.

FPAN meminta aparat penegak hukum tidak bersikap tebang pilih dalam memproses kasus hukum. Sebaliknya, keadilan harus ditegakkan melalui supremasi hukum yang kokoh berdasarkan asas equality of the law.
(yid/ndr)