Pecinta Lingkungan Tolak Rencana Pembangunan 6 PLTN

Pecinta Lingkungan Tolak Rencana Pembangunan 6 PLTN

- detikNews
Senin, 26 Apr 2010 14:13 WIB
Jakarta - Pencinta lingkungan hidup dan puluhan maahasiswa yang tergabung dalam Sehati Nusantara menolak rencana pemerintah Indonesia untuk membangun 6 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dalam aksi di depan gedung DPR/MPR, mereka menolak keras rencana pembangunan reaktor nuklir secara bertahap di Jepara, Semarang, Yogyakarta, Madura dan Bangka Belitung.

β€Žβ€‹"Pembangunan PLTN di Indonesia bukanlah solusi terakhir. Opsi ini sangatlah merugikan bahkan membahayakan bagi masyarakat kita," jelas Ketua Koordinator Aksi, Lukman Hakim kepada wartawan di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (26/4/2010).

Dalam aksinyanya, Selain membentangkan spanduk besar penolakan, mereka menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan seorang manusia menderita karena terkena dampak radiasi Nuklir. Aksi tersebut akan dilanjutkan di Dewan Energi Nasional dan serentak dilakukan di 6 kota lainnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menjelaskan, berkaca dari peristiwa meledaknya reaktor nuklir Cernobly di Ukraina, 24 tahun lalu, masih meninggalkan bekas di negara bagian Uni Soviet waktu itu. Ribuan orang tewas beberapa saat setelah terkena radiasi nuklir, dan ratusan ribu lainnya kini hidup dalam bayang-bayang ancaman kanker, gangguan pernapasan dan kelainan fisik.

Radiasi juga terbukti menyebabkan mutasi genetik pada tumbuhan dan hewan. "Ini harus jadi pelajaran dan pertimbangan dari pemerintah kita, apalagi Indonesia belum sepenuhnya menguasai soal PLTN, jangan sampai tragedi Cernobly terulang kembali," ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan PLTN bukanlah solusi terakhir bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan listrik. "Terlalu berbahaya dampaknya bagi manusia dan lingkungan hidup. Kita masih bisa mengembangkan sumber tenaga lain seperti batu bara atau PLTA," jelas Lukman.

Dia meminta DPR, PLN dan Dewan Energi agar segera mungkin membatalkan pembangunan tersebut. "Ini sebuah ancaman serius bagi kehidupan masyarakat Indonesia," pungkasnya.
(asp/anw)


Berita Terkait