FPDIP Minta SBY Tunjuk Menko Perekonomian Bahas APBN-P

Jakarta - Mandegnya pembahasan APBN-P 2010 di DPR membuat Fraksi PDIP gerah. Partai pimpinan Megawati ini meminta SBY segera menunjuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa atau menteri yang mewakili pemerintah lainnya untuk melanjutkan pembahasan.

"Dengan potensi masih macetnya pembahasan APBN-P 2010, sementara nilai-nilainya masih sangat menjadi kebutuhan rakyat, FPDIP minta kepada Presiden SBY agar cepat mencari solusi," kata ketua FPDIP Tjahjo Kumolo kepda detikcom, Senin (26/4/2010).

Menurut Sekjen DPP PDIP ini, jika kebuntuan ini tidak segera dicarikan terobosan dan solusi yang tepat, pembahasan APBN-P akan menjadi berlarut-larut. Akibatnya, rakyat yang akan kembali menjadi korban.

"Kami meminta agar presiden segera memerintahkan setidaknya Menko Ekuin (perekonomian) untuk dapat terjun langsung ditugaskan mewakili pemerintah, atau menugaskan menteri yang lain," paparnya.

Tjahjo mempersilahkan SBY menunjuk menteri siapapun yang mewakili pembahasan APBN-P asal bukan Menkeu Sri Mulyani. "Atau presiden menunjuk menteri lain agar amanat pembahasan UU APBN itu tidak dilanggar pemerintah," imbuhnya.

Tjahjo mengatakan, penolakan FPDIP ini karena sejak awal menilai Menkeu Sri Mulyani tidak berkoordinasi dengan baik di antara para menteri, dalam hal pembahasan APBN-P. "Warning PDIP sejak awal menolak APBN-P ini karena pihak menteri terkait dari pemerintah tidak ada koordinasi yang baik," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR yang salah satunya dimotori PDIP menolak kehadiran Menkeu Sri Mulyani sebagai wakil pemerintah dalam membahas APBN-P. Alasannya Sri Mulyani diminta lebih fokus menyelesaikan dugaan keterlibatannya dalam skandal Century.
(yid/fay)