.webp)
"Karena itu Presiden mengatakan jangan terlalu banyak money politics dan terlalu banyak biaya pilkada," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/4/2010).
Menurut Gamawan, jika biaya kampanye pilkada Rp 50 miliar, maka kepala daerah terpilih harus banting tulang mencari ganti uang pemilihan. Sedangkan, gaji kepala daerah tidak sebesar itu.
"Kalau habis Rp 50 miliar untuk kampanye, artinya setahun haru balik Rp 10 miliar. Artinya Rp 850 juta perbulan. Dari mana dia cari? Karena itu terjadilah seperti sekarang ini (korupsi)," kata Gamawan.
Gamawan menambahkan, ada juga kepala daerah yang tidak mengetahui kalau sebuah kebijakan bisa berimplikasi pidana. Akibatnya, mereka terjerat kasus hukum.
Karena itu, lanjut Gamawan, mulai tahun depan pemerintah pusat akan membekali semua kepala daerah terpilih. Tujuannya untuk mencegah terjadinya politik uang saat pilkada, serta menghindarkan kepala daerah agar tidak membuat kebijakan yang bisa berimplikasi pidana.
"Kita juga minta tolong pada partai, partailah yang lebih siap menghadapi hal seperti itu ke depan," tandas dia.
Sebelumnya Gubernur Sumut Syamsul Arifin ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi APBD Bupati Langkat. Kasus ini merugikan negara senilai Rp 31 miliar.
(nik/fay)
