.webp)
"Saya rasa kekayaan para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan juga perlu dikroscek. Karena kalau bicara dugaan korupsi di sektor kehutanan, nggak ada bedanya dengan sektor yang lain. Jadi saya rasa tidak ada salahnya jika PPATK, juga menelusuri rekening para pejabat di Kementerian Kehutanan," kata Koordinator ICW, Emerson Yuntho kepada detikcom, Kamis (22/4/2010).
Pria berkacamata ini mengaku tidak mengerti apa yang menyebabkan masalah yang terkait dengan kehutanan lamban diproses bahkan cenderung tidak tuntas di pengadilan.
"Kita nggak habis fikir kenapa masalah soal hutan ini nggak pernah diusut secara tuntas," katanya.
Dia menambahkan, para mafia hutan pasti tidak sendirian dalam melakukan aksinya. Mereka pastinya akan berkolaborasi dengan para mafia hukum. Untuk itu dia berharap pemerintah serius menangani kasus mafia di sektor kehutanan ini.
"Dulu kita sudah pernah berharap pemerintah untuk serius menangani masalah ini, tapi sampai saat ini belum dilakukan. Maka itu dengan adanya temuan ini, kita meminta Satgas dan Presiden untuk segera mengusutnya, sampai pada kasus-kasus terdahulu (kasus korupsi di departemen kehutanan)," tutupnya.
Sebelumnya ICW dan Walhi melaporkan adanya indikasi mafia kehutanan di balik SP3 kasus kehutanan yang dilakukan 14 perusahaan di Riau. Mereka menduga, penghentian kasus itu karena adanya suap kepada sejumlah pejabat tinggi. Mereka mengadukan 12 pejabat publik yaitu 2 petinggi Mabes Polri, empat bupati, 1 gubernur, mantan Menhut, dan empat mantan kepala dinas Kehutanan.
(lia/irw)
