.webp)
"Banyak peserta menginginkan tidak ada voting. Ini supaya perpecahan bisa dihindarkan. Transaksi politik dan praktek money politic tidak terjadi, sehingga kebersamaan membangun partai akan terwujud kembali," kata Ketua DPP PBB Jamaludin Karim kepada detikcom, Kamis (22/4/2010).
Menurut salah satu kandidat ketua umum ini, di dalam draf tata tertib pemilihan yang disiapkan, ada mekanisme voting jika tidak berhasil dicapai musyawarah mufakat. Namun, draf itu akan diupayakan untuk direvisi dalam pembahasan di sidang pleno.
"Di draf memang tidak ada aturan ketat tidak boleh voting. Namun kita akan perjuangkan di tatib (supaya tidak voting)," paparnya.
Saat ditanya soal rumusan dan mekanisme pemilihan ketua umum dengan musyawarah tanpa voting, Jamaludin mencontohkan cara Muhammadiyah memilih pemimpinnya.
"Ya, seperti model Muhammadiyah. Ditunjuk orang-orang yang dihormati dan dipatuhi, mungkin dari ketua dewan syuro, ketua umum incumbent, kandidat ketua umum yang potensial dan perwakilan daerah," paparnya.
Langkah ini layak dilakukan sebab, pertarungan lewat voting sangat rawan disusupi tradisi demokrasi yang tidak sehat. Misalnya intimidasi dan praktek politik uang.
"Ini semua untuk menghindari perpecahan yang semakin parah. Kita ini sudah kecil dan terpuruk, kalau kita tidak benahi, nanti akan semakin berantakan," tegasnya.
Mantan Ketua Fraksi PBB DPR ini sangat yakin usulannya akan bisa lolos. Sabab, semua kandidat yang menginginkan perubahan akan setuju dengan cara itu.
"Saya kira, yang blok perubahan akan setuju dengan usulan ini. Ngabalin saya kira setuju juga. Kalau Pak Kaban kan memang sekarang yang berkuasa di kepanitiaan," pungkasnya.
(yid/fay)
