SBY Dinilai Setengah Hati Mendukung Perppu Pembuktian Terbalik

Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memiliki political will terhadap terbentuknya Perppu Pembuktian Terbalik. SBY dinilai setengah hati dalam mendukung Perppu yang sudah diwacanakan sejak 1971 ini.

"Hingar bingar kasus Gayus memunculkan kembali gagasan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk pemberlakuan asas pembuktian terbalik. Sayangnya SBY menyatakan mendukung tapi dia bilang hati-hati agar tidak disalahgunakan. Artinya, SBY setengah hati," ujar Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho.

Hal itu dia katakan dalam Seminar Nasional Pemberlakukan Asas Pembuktian Terbalik Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (21/4/2010).

Emerson mengatakan SBY tidak punya niat serius untuk merealisasikan hal itu. Pemberantasan korupsi selama ini hanya sebagai kampanye pencitraan SBY.

"Hati-hati dalam konteks apa? Kalau Presiden mau, tinggal perintah Menkumham buat draft RUU Terbalik. Problemnya mau atau tidak," imbuhnya.

Menurut Emerson tidak ada kendala administratif untuk menyusun dan menetapkan Perppu Pembuktian Terbalik. "Presiden tidak pernah menjelaskan mengapa Perppu ini tidak juga disusun. Apakah Presiden takut nantinya Perppu ini akan menyerang balik dia," tanya Emerson.

Dukungan politik juga diperlukan untuk memuluskan Perppu ini nantinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Perppu akan berujung ke DPR, kalau DPR tidak mendukung positif akan sulit. Problemnya bagaimana pemerintah meyakinkan DPR bahwa ini penting,"pungkasnya.

(mpr/nwk)