Marzuki: Selingkuh Harus Ada Ukurannya, Agar Tak Muncul Fitnah

Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie sependapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi bahwa calon pemimpin daerah harus bebas dari cacat moral, misalnya tidak berzina. Namun Marzuki meminta agar aturan tersebut lebih diperjelas.

"Selingkuh harus ada ukurannya. Jika tidak, fitnahnya bertebaran," ujar Marzuki kepada wartawan di kantornya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/4/2010).

Ukuran itu perlu dibuat agar misalnya orang jalan berdua karena urusan kerja lantas dibilang selingkuh. "Saya wawancara dengan wartawan perempuan bisa saja dibilang selingkuh," ujarnya memberi contoh.
 
Marzuki menyatakan jika bebas cacat moral itu gol masuk dalam revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pihak yang tidak sependapat harus melakukan judicial review.

"Persoalannya kita bicara UU, UU pasti diuji dalam konstitusi. UU hanya bisa di-judicial review, tapi selain itu niatnya perlu dilihat," ujar Marzuki.

Marzuki memberi solusi agar tidak perlu judicial review tentang peraturan tersebut. "Partai jangan pilih orang yang bermasalah," saran kandidat ketum Partai Demokrat ini.
(her/nrl)