DetikNews
Jumat 16 April 2010, 17:42 WIB

Jupe: Pezina Dilarang Jadi Kepala Daerah untuk Jegal Saya

- detikNews
Jupe: Pezina Dilarang Jadi Kepala Daerah untuk Jegal Saya
Jakarta - Julia Perez tidak setuju pada aturan pezina dilarang<\/a> jadi kepala daerah. Dia justru melihat aturan itu sengaja dibuat untuk menjegal dirinya. Namun dia siap dan tidak merasa gentar.

\\\"Sepertinya bukan hanya menjegal artis saja, tapi justru untuk menjegal saya,\\\" kata artis yang akrab disapa Jupe ini saat dihubungi detikcom, Jumat (16\/4\/2010).

Dia juga menjelaskan, apa yang disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi perihal pezina itu adalah sesuatu yang benar, karena seorang kepala daerah harus memiliki moral yang baik. \\\"Kita bisa bayangkan apabila seorang pezina menjadi pemimpin, mau dibawa kemana bangsa ini,\\\" terangnya.

Jupe pun bertekad untuk tetap maju sebagai wakil bupati Pacitan. Dia akan memenuhi semua persyaratan yang ada. \\\"Kan tidak ada persyaratan moral itu (pezina),\\\" tambah pemeran film \\\'Hantu Jamu Gendong\\\' ini.

Jupe menegaskan, dia selalu mengikuti aturan moral, dan kalaupun nanti aturan soal pezina itu benar terwujud dia juga sudah siap.

\\\"Itu tidak akan menghentikan niat saya untuk maju sebagai wakil bupati. Semua masyarakat akan menilai sendiri dan persyaratan sudah saya penuhi,\\\" ujar pelantun \\\'Belah Duren\\\' ini.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan calon kepala daerah harus tidak terindikasi pernah berbuat mesum atau berselingkuh apalagi bila sampai ada bukti visual baik berupa foto dan video.

Mendagri menegaskan, kententuan tersebut sebenarnya sudah tercantum di dalam persyaratan bagi pasangan bakal calon kepala daerah. Tetapi karena terkendala unsur bukti fisik, seringkali KPU terlambat membuat keputusan padahal sejak awal mereka bisa membatalkan keikutsertaan si pasangan calon dalam kompetisi.

Berangkat dari kasus tersebut, maka pemerintah akan menegaskan kembali persyaratan mengenai cacat moral. Penegasan dicantumkan dalam draf revisi UU 32\/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sedang dimatangkan pemerintah. Draf revisi akan diajukan ke DPR pada Juni 2010.




(ndr/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed