Media Harus Sentil Terus Birokrasi agar Berespons Baik

Laporan dari AS

Media Harus Sentil Terus Birokrasi agar Berespons Baik

- detikNews
Kamis, 15 Apr 2010 16:07 WIB
Media Harus Sentil Terus Birokrasi agar Berespons Baik
New York - Birokrasi dinilai masih tidak bisa peka dan tutup mata terhadap penderitaan dan permasalahan yang dialami masyarakat. Perhatian birokrasi itu tak jarang terjadi setelah permasalahan masyarakat itu diulas besar-besaran di media.

"Ini saya kira salah satu contoh peran media yang benar-benar sangat gesit dalam suasana ketikdakpekaan. Itu terjadi bukan karerna sengaja, tapi karena struktural. Itu bisa juga birokrasi yang tidak peka karena 2 hal," ujar Wakil Presiden Boediono.

Boediono menyampaikan hal itu dalam jumpa pers tentang program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai 'Peluncuran Upaya Bersama Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak' di kamarnya, di Hotel Intercontinental Barclay, 111 East 48th Street, New York City, Amerika Serikat, Rabu (14/4/2010).

Hal pertama adalah informasi. Birokrat, imbuhnya, bisa jadi memiliki informasi terbatas mengenai permasalahan yang dialami masyarakat. Sehingga permasalahan itu tidak terdeteksi, bahkan tertangani. Nah dengan adanya media, maka apa yang dialami masyarakat bisa diketahui.

Kedua, pemberitaan itu bisa menjadi penekan agar birokrasi berespons cepat.

"Respons dari birokrasinya sendiri. Saya setuju sekali hal-hal seperti ini harus nyambung. Antara informasi dan kepekaan untuk merespons informasi. Media sudah berperan dengan sangat baik, mengangkat informasi yang sebelumnya telah dicuekin atau tidak tahu memang," ujarnya.

Dengan memberitakan secara besar-besaran, maka antara informasi dan kepekaan untuk merespons bisa terjembatani. Dia berharap ke depan ada sistem informasi bagi birokrasi dan para birokrat agar bisa mendeteksi dan merespons masalah masyarakat dengan cepat.

"Moga-moga saja sambil jalan kita bisa punya satu sistem yang tidak harus
mendengar blow up di publik. Sehingga, ya kita itu kalau mendengar itu kan ya hati kita sedih. Kalau semua itu ada suatu respons yang otomatis, waiting the system di dalam suatu sistem itu sudah jalan. Di negara maju itu sistem sudah jalan, kita contoh saja nanti," tuturnya.

Pemaparan Boediono itu menjawab salah satu pertanyaan wartawan dari stasiun televisi swasta yang bertanya sekaligus mengkritik birokrasi yang tidak peka, salah satunya dalam mencegah kematian ibu dan anak.

"Setiap hari saya meliput ibu melahirkan anaknya mati, anaknya lahir cacat, setiap hari itu kita blow up rame-rame. Bagaimana sebetulnya supaya hal semacam ini cepat ditangani pemerintah. Jangan ada yang semacam itu semua seperti menutup mata, ketika di blow up media, kita bikin semua beramai-ramai baru (ada respons)," ujar wartawan stasiun TV itu, Abbas Yahya.

Sebelum mengadakan jumpa pers, Boediono mengikuti makan siang dalam rangka peluncuran Upaya Bersama dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak ini di Markas PBB di New York. Hadir dalam makan siang dan peluncuran upaya bersama itu selain Boediono adalah Sekjen PBB Ban Ki-moon, PM Norwegia Jens Stoltenberg, Presiden Tanzania Jakaya Kikwete, Menteri Kesehatan Kanada Beverley J Oda dan Direktur Jenderal WHO Margaret Chan.

Upaya bersama ini merupakan inisiatif Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk memperkuat komitmen politik atas aksi terkait pencapaian Millennium Development Goals (MDG) 4 dan 5.

Target Turunkan Kematian Ibu-Anak


Sementara Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budiharjo mengatakan Indonesia menargetkan menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2015 lebih dari 100 persen dibanding tahun 2007 lalu.

"Maternal mortality rate dari 228 per 100 ribu kelahiran tahun 2007 menjadi 102 per 100 ribu kelahiran pada 2015," ujar Budiharjo.

Kematian ibu yang paling tinggi disebabkan karena pendarahan saat melahirkan, kemudian eklampsia (keracunan saat hamil dan melahirkan) dan infeksi. Sementara angka kematian bayi yang tadinya 34 per 1000 kelahiran pada tahun 2007, ditargetkan turun menjadi 23 per 1.000 kelahiran pada 2015. Penyebab kematian tertinggi pada bayi adalah Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan diare.

"Kita lakukan upaya pemantauan wilayah setempat termasuk pemantauan untuk gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kemudian menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan ibu dan anak, serta pemberian BOK (Bantuan Operasional Khusus)," ujar Budiharjo.

(nwk/anw)


Berita Terkait