Marak Pembalakan Liar, KPK Didesak Ikut Berantas Mafia Hukum

Jakarta - Praktik korupsi dan manipulasi kasus di sektor kehutanan sudah terlalu parah. KPK didesak untuk berantas mafia kehutanan yang sudah berakar dan melibatkan pejabat pemerintahan.

"Praktek-praktek yang sangat melukai rasa keadilan dan juga merugikan negara di sektor kehutanan sudah saatnya dihentikan dengan sesegera mungkin KPK mengusut tuntas praktik manipulatif yang mengarah kepada dugaan terjadinya korupsi," tutur Deddy Ratih, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam keterangannya di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu
(14/4/2010).

Walhi hari ini melaporkan dugaan korupsi di sektor kehutanan yang melibatkan sejumlah perusahaan pemegang IUPHHKHT yang disinyalir melakukan praktik ilegal logging di Provinsi Riau.

Data yang diserahkan, ada 11 perusahaan yang diduga melakukan praktik ilegal logging yang menyebabkan negara kehilangan kayu alam sebesar 16,882,702.28 meter kubik dengan potensi kerugian negara sampai Rp 2,8 triliun.

"Pimpinan (KPK) responnya akan menelaah laporan yang kami berikan ini," katanya.

Praktik korupsi di sektor kehutanan ini pun, imbuh Deddy, diduga melibatkan petinggi pemerintahan di provinsi Riau dan petinggi di Departemen Kehutanan (Kini Kementerian Kehutanan).

"Seharusnya ini segera ditindak jika tidak mau Indonesia kehilangan lebih banyak lagi," tandasnya.

(/mok)