FPDIP Kirim Memo untuk Bersikap Konsisten Tolak Sri Mulyani

Jakarta - Penolakan terhadap Menkeu Sri Mulyani untuk mewakili pemerintah dalam sidang-sidang di DPR terus digemakan. Bahkan, FPDIP membuat memo khusus kepada ketua kelompok fraksi (Poksi) Komisi XI dan Badan Anggaran DPR dari FPDIP untuk tidak berkompromi soal sikap tegas terhadap Sri Mulyani.

"Memo Ketua FPDIP kepada Ketua Poksi XI DPR Erismuis dan Poksi Banggar FPDIP. Diharapkan tidak berkompromi untuk Menkeu Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah di Komisi XI dan Banggar DPR," kata Tjahjo kepada detikcom, Rabu (14/4/2010).

Menurut Sekjen DPP PDIP ini, jika memang Sri Mulyani tetap ingin hadir ke DPR, boleh saja hal itu dilakukan selama dalam posisi mendampingi Menko Perekonomian atau Menkeu Ad Interim. "Harus yang menyampaikan Menko atau ad interim Menkeu. Kalau toh Sri Mulyani harus hadir, posisinya hanya mendampingi saja, tidak menyampaikan materi atas nama pemerintah.

Tjahjo menambahkan, sikap keras PDIP ini sebagai bentuk konsistensi saat DPR dan FPDIP secara tegas mendukung keputusan DPR yang menyatakan bailout Century bermasalah dan Menkeu harus bertanggungjawab.

"Ini terkait konsistensi sikap DPR terhadap keputusan DPR, perihal hasil angket skandal Century, sampai proses hukumnya selesai. Sebagaimana keputusan FPDIP," pungkasnya.
(yid/fay)