Misteri Pelapor Kasus yang Tak Pernah Terungkap

Jakarta - Pengadilan Tinggi Samarinda kemarin memberikan putusan banding dengan menguatkan putusan PN Tenggarong yaitu penjara selama 3 bulan kepada Misram, mantri desa di pedalaman Kalimantan. Meski putusan pengadilan telah diputus banding, sayangnya masyarakat Kalimantan tak pernah tahu siapa yang melaporkan Misram ke polisi hingga berakhir di penjara.

“Saya dan masyarakat Kutai Kartanegara tak ada yang tahu, siapakah sebenarnya yang melaporkan saya ke Polda Kalimantan Timur. Pengadilan pun tak bisa mengungkap siapa pelapor misterius tersebut,” ujar Misram saat berbincang-bincang dengan detikcom, Jumat, (9/4/2010).

Satu-satunya petunjuk pelapor misterius tersebut hanyalah nomor laporan LP/K/30/III/2009/Direskoba Polda Kaltim. Dalam laporan tertanggal 3 maret 2009 tersebut, tak pernah terungkap siapakah nama atau identitas pelapor. “Bahkan, hingga proses pengadilan, ketika polisi ditanya hakim, polisi hanya menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti perintah atasan,” tambahnya.

Akibat misteriusnya identitas pelapor, spekulasi motif bermunculan di masyarakat. Spekulasi tersebut dari motif bisnis hingga uang. Terlebih, di Kutai Kartanegara terdapat ratusan mantri/bidan desa yang memiliki unsur delik seperti yang di tuduhkan kepada Misram.,  “Kenapa hanya saya? Apa motifnya yang
melaporkan kepada polisi? Padahal, saya telah mengabdi selama 18 tahun, kenapa baru dipermasalahkan sekarang?,” tanya balik Misram.

Kasus Misran bermula ketika hakim PN Tenggarong yang diketuai oleh Bahuri dengan hakim anggota Nugraheni Maenasti dan Agus Nardiansyah memutus hukuman 3 bulan penjara, denda Rp 2 juta rupiah subsider 1 bulan pada 19 November 2009. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan UU 36/ 2009 tentang Kesehatan  pasal 82 (1) huruf D jo Pasal 63 (1) UU No 32/1992 tentang Kesehatan yaitu Mirsam tak punya
kewenangan memberikan pertolongan layaknya dokter.

Putusan ini lalu dikuatkan oleh PT Samarinda, kemarin. Akibat putusan pengadilan ini, 13 mantri memohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh UU Kesehatan.

(asp/ape)