Polri: Pencekalan SJ Harus Terkait Tindak Pidana

Jakarta - Desakan Komisi III DPR yang meminta SJ dicekal belum bisa dipenuhi Mabes Polri. Menurut Polri, pihaknya tidak bisa sembarangan mencekal seseorang jika tidak terkait tindak pidana.

"Kita belum dapat surat resmi (Komisi III DPR) tapi untuk diinformasikan, pencekalan terhadap seseorang dilakukan tindak pidana dan dikhawatirkan melarikan diri. Jadi persyaratan pokok itu, kita bisa punya petunjuk alat bukti bahwa dia melakukan tindak pidana," kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Jumat (9/4/2010).

Menurut Edward, polisi kini terus mengumpulkan informasi terkait SJ. Termasuk apakah ada indikasi tindak pidana makelar kasus yang dilakukannya.

"Jadi kalau ada informasi itu kita segera cari tahu dan bisa dapatkan data bahwa sudah segera lakukan tindak pidana baru kita melakukan pencekalan," imbuh jenderal bintang dua ini.

Edward menjelaskan, Polri saat ini telah membentuk tim untuk menangani informasi terkait SJ. Sementara Edward tidak mengetahui banyak terkait informasi SJ dekat dengan mantan Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara

"Saya belum kenal itu. Mungkin karena saya nggak tahu karena saya baru Januari masuk ke Mabes. Jadi saya nggak tahu. Itu kalau Anda sudah melihat akrab sekali saya belum tahu,"

"Kalau sudah ada laporan akan kita tanggapi. Masa ada laporan dari DPR tidak kita tindaklanjuti," pungkasnya.

Nama Sjahril Johan atau SJ ini mencuat usai rapat antara Susno Duadji dengan Komisi III DPR. Sebelumnya santer terdengar SJ ini disebut dengan nama Mr X yang diduga kerap menjadi makelar kasus di kalangan penegak hukum.

Perihal Sjahril ini, juga pernah disampaikan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi. Setahu dia, Sjahril adalah orang yang dekat dengan sejumlah perwira Polri. Beberapa anggota Komisi III mendesak agar Polri memproses dan mencekal SJ. Namun diduga SJ sudah berada di luar negeri.


(ape/ape)