Dradjad Wibowo minta SBY Nonaktifkan Menkeu

Jakarta - Kasus Gayus Tambunan bukti gagalnya reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Keuangan RI. Selaku penanggungjawab tertinggi di Kemenkeu, Menkeu Sri Mulyani seharusnya dinonaktifkan oleh Presiden SBY.

"Semua yang bertanggungjawab terhadap reformasi birokrasi di Kementrian Keuangan harus nonaktif dulu, termasuk Menteri sampai eselon satu dan dua," kata Waketum DPP PAN Dradjad Wibowo dalam diskusi bertajuk "Nasib Reformasi Birokrasi" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2010).

Terungkapnya kasus mafia pajak secara langsung juga bukti bahwa remunerasi yang merupakan bagian reformasi birokrasi di Kemenkeu sudah gagal. Jangankan meningkatkan kinerja pegawai, program itu tak lebih hanya pemborosan uang negara.

"Lihat saja, penerimaan negara nggak mencapai target. Kasus Century meledak dan sebagainya dan sebagainya," papar Dradjad.

Menurut Dradjad terhadap masalah sebesar itu maka Presiden SBY harus mengambil sikap tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Yaitu menjatuhkan sanksi terhadap pimpinan tertinggi Kementerian Keuangan RI sehingga menimbulkan efek jera bagi bawahan mereka.

"Akan menjadi shock therapy sehingga orang akan berpikir dua kali melakukan lagi," ujarnya.
(van/lh)