Bamusi Minta Bidang Keagamaan Dipertahankan dalam Struktur DPP

Denpasar - Menjelang pembahasan AD/ART PDIP di Komisi Organisasi, peserta kongres diminta untuk memperhatikan kelangkapan struktur kepengurusan badan dan sayap organisasi partai. Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) meminta agar bidang kerohanian dan keagamaan tetap dipertahankan dalam struktur DPP PDIP periode 2010-2015.

"Sebagaimana dalam kepengurusan DPP sekarang ini, kami minta agar bidang kerohanian dan keagamaan tetap dipertahankan dalam struktur DPP PDIP periode 2010-2015. Sebab, dalam draf AD/ART yang akan dibahas dalam komisi, besok, bidang itu ditiadakan," kata sekjen Bamusi Zainun Ahmadi.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di arena kongres III PDIP, Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Selasa (6/4/2010) malam.

Seharusnya, dengan kompleksitas tantangan PDIP ke depan, kepengurusan yang akan terbentuk semakin membuka ruang bagi pendekatan kekuatan politik dari berbagai unsur, khususnya unsur keagamaan. Sebab, sektor keagamaan merupakan kekuatan strategis yang bisa menyumbangkan suara besar jika dikelola dengan baik.

"Sektor-sektor lain seperti pertanian, buruh dan lainnya kan sudah ada. Masa
yang agama malah tidak ada atau ditiadakan. Padahal sektor ini akan bisa menambah perolehan suara jika digarap dengan serius," terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan ketua Repdem PDIP Hadi Ciptono. Menurutnya, peserta kongres yang masuk komisi organisasi yang membahas soal AD/ART harus memerhatikan soal keberlanjutan kaderisasi di PDIP.

Hasil rakernas Repdem mengusulkan agar keberadaan sayap partai seperti Repdem dan Bamusi ditingkatkan kewenangannya. Misalnya dari sekedar menjadi peninjau dalam even suksesi menjadi peserta yang memiliki hak suara.

"Kita ingin keberadaan kita juga diakui sebagaimana organisasi sayap partai lain. Kita ingin posisi kita yang sekarang ini hanya menjadi peninjau, bisa ditingkatkan menjadi peserta yang memiliki hak suara," paparnya.

Selain itu, AD/ART juga harus mengatur soal sistem kaderisasi yang memungkinkan kader dalam organisasi sayap bisa direkrut dalam kepengurusan DPP. Cara ini akan bisa meningkatkan loyalitas dan komitmen kader dalam bekerja dan berjuang.

"Kami minta dalam setiap penyusunan kepengurusan di setiap jenjang, juga memberikan ruang kaderisaisi bagi kader-kader yang aktif di organisasi sayap," pintanya.

(yid/irw)