6 DPD Usul Penambahan Posisi Waketum

Denpasar - Pandangan umum DPD-DPD atas LPJ Megawati Soekarnoputri juga memunculkan usulan posisi wakil ketua umum. Dari 33 DPD yang hadir, 6 DPD mengusulkan agar struktur DPP PDIP ditambahi posisi wakil ketua umum.

"Ada 6 DPD yang mengusulkan penambahan posisi wakil ketua umum. 6 DPD itu adalah, Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, DKI Jakarta dan Kaltim," papar ketua sidang pleno LPJ Mega Fran Lebu Raya.

Hal itu dikatakan politisi yang juga menjadi ketua DPD PDIP NTT ini seusai memimpin sidang pleno di hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Selasa (6/4/2010).

Kader PDIP yang menjabat Gubernur NTT itu menambahkan, meski ada 6 DPD mengusulkan penambahan posisi wakil ketua umum, namun 6 DPD itu juga menyerahkan kepada Mega untuk menentukannya. Sementara sisanya, 27 DPD menilai posisi wakil ketua umum tidak diperlukan.

"Mayoritas DPD meminta posisi wakil ketua umum tidak diperlukan dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan, dengan tidak ada waketum agar kepemimpinan di PDIP masih satu komando. Dan Bu Mega dianggap masih cukup mampu dan kuat," terangnya.

Fran menambahkan, untuk kepastian apakah diperlukan atau tidak posisi waketum, komisi organisasi yang membahas soal AD/ART akan memutuskannya besok. "Besok akan ditentukan resminya. Sekarang kan baru usulan-usulan," tambahnya.

Calon Sekjen

Selain soal wakil ketua umum, dalam pandangan umum DPD menanggapi LPJ Megawati juga ada yang mengusulkan nama calon sekjen PDIP. 2 DPD mengusulkan nama Pramono Anung dan 1 DPD menyokong ketua DPD PDIP Papua, Komarudin Watubun.

Sementara, 30 DPD tidak menyebut nama dan menyerahkan kepada Mega untuk memilih pendampingnya itu.

"Kalau soal sekjen, hanya ada 2 nama yang disebut. 2 DPD mengusulkan Pak Pramono dan satu DPD Pak Komarudin Watubun, ketua DPD Papua. Sisanya menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Mega," kata Fran.
(yid/irw)