Mega Diyakini Tak Pilih Kader yang Terlibat Kasus Hukum

Denpasar - Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum terpilih diyakini akan mempertimbangkan masak-masak untuk memasukkan kader yang terlibat kasus hukum ke dalam kepengurusan DPP PDIP 2010-2015. Sebab, figur-figur bermasalah itu dikhawatirkan dapat menjadi beban partai.

"Tentunya itu akan menjadi pertimbangan ketum terpilih dalam menyusun DPP ke depan. DPP ke depan tidak boleh ada beban citra partai," kata Sekjen demisioner Pramono Anung dalam jumpa pers di arena Kongres III PDIP, Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Selasa (6/4/2010).

Pramono menjelaskan, kasus dugaan suap pemilihan Dewan Gubernur Senior BI tahun 2004 masuk dalam pembahasan sidang paripurna Kongres. Menurutnya, DPP tidak mengetahui sama sekali tentang kasus yang diduga melibatkan 19 orang kadernya itu.

"DPP tidak mengetahui sama sekali," kata Pramono.

Pramono mengatakan DPP memang mengarahkan kadernya di DPR untuk memilih Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. Namun demikian, katanya, DPP tidak tahu sama sekali tentang cek perjalanan yang diduga diberikan Miranda.

"DPP mengarahkan memilih Miranda kepada fraksi, sama seperti ketika memilih Kapolri, Ketua KPK, Panglima TNI dan sebagainya," kata Pramono.

Pramomo menambahkan, kepada mereka terjerat kasus cek perjalanan itu, DPP tidak bertanggung jawab. "Ini menjadi tanggung jawab personel," katanya.

Hanya saja, jika dalam proses hukum kader PDIP mengalami diskriminasi, DPP akan memberikan pembelaan.

(lrn/irw)