SBY Minta Pengadilan Pajak Dibenahi

Jakarta - Pengadilan pajak menjadi wilayah yang penuh misteri. Di sinilah terjadi kesepakatan jahat dan ilegal. Presiden SBY memerintahkan pengadilan pajak segera dibenahi.

"Istilah Beliau (SBY) ada wilayah yang penuh ketidakjelasan atau misteri. Itulah yang berhubungan dengan pengadilan pajak. Di sini tempat terjadinya kesepakatan-kesepakatan yang tidak baik, ilegal, untuk mengatur," kata Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto, usai melaporkan hasil kerja 3 bulanan Satgas ke Presiden SBY di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (6/4/2010).

Akibatnya, kata Kuntoro, anggaran negara terganggu dan pembangunan bisa seperti yang direncanakan.

Dikatakan dia, pengadilan pajak adalah suatu lembaga yang perlu dibenahi dalam waktu yang segera. "Satgas ada batas-batas kerjanya. Melampaui batas itu, penegak hukum lainnyalah yang akan melanjutkan. Jadi saat ini, Satgas bertugas untuk mengidentifikasi, menemukan kasus, melakukan penelitian, pendalaman," ujar dia.

Begitu bola bergulir sampai suatu titik, lanjut dia, kemudian dilanjutkan oleh Kejagung, Polri atau KPK sehingga tidak terjadi kerancuan tugas antar lembaga penegak hukum dengan Satgas.

Pembuktian Terbalik

Berkaitan dengan pembuktian terbalik, menurut Kuntoro, apabila dirasakan ada keganjilan atau ada sesuatu yang berhubungan dengan pidana maka pembuktian terbalik bisa diterapkan.

Selanjutnya, adalah masalah yang istilahnya whistle blower. "Ini didudukkan dengan benar. Walaupun Beliau (SBY) mengatakan ini bisa disetujui, whistle blower diberi perhatian khusus sehingga masyarakat juga bisa menyampaikan apa yang terjadi di luar pengamatan penegak hukum maupun Satgas," kata Kuntoro.

(aan/nrl)