Mega Sindir Politik Pencitraan SBY

Denpasar - Politik pencitraan yang sekarang ini marak dan menjadi faktor penentu dalam politik nasional membuat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri gerah. Mega pun mengajak semua pihak untuk tidak hanya terjebak dalam politik pencitraan yang meninggalkan kerja kongkrit untuk kesejahteraan rakyat.

"Inilah hal-hal yang perlu kita renungkan kembali. Apakah realitas seperti ini yang kita kehendaki bagi masa depan Indonesia kita? Realitas di mana survei dan indeks kepuasaan menjadi lembaga dan instrumen baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mega.

"Realitas dimana citra dikedepankan tetapi di saat yang sama, membiarkan tugas sejarah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta melahirkan Indonesia yang bermartabat, menjadi sekadar pekerjaan seolah-olah," imbuhnya.

Mega menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya saat membuka Kongres III PDIP di Inna Grand Bali Beach, Sanur Bali, Selasa (6/4/2010).

Dengan hanya lebih mengedepankan politik pencitraan, secara realita hanya kaum berpunya yang bisa memiliki akses ke politik. Sementara, rakyat yang harusnya diurus terkesan dibiarkan menjadi penonton yang hanya menikmati sekadar keuntungan ribuan rupiah dalam setiap siklus pemilu. Inilah yang disebut sebagai realitas di mana rakyat kehilangan kemandiriannya dalam politik.

"Karena melihat pada hal-hal di atas, kita bukan saja dituntut untuk bergotong-royong dan bermusyawarah dengan rakyat sebagai inti berpolitik partai kita. Tetapi juga, harus mengorganisir kekuatan rakyat untuk menjaga agar watak manipulatif di atas tidak akan pernah berulang di 2014 nanti," tegasnya.

Menurut Mega, rakyat perlu diorganisir agar keutamaan dan moralitas kembali menjadi prinsip-prinsip dasar dalam berpolitik. Lebih lanjut rakyat perlu diorganisir agar terbangun kesadaran untuk melawan citra sebagai satu-satunya ukuran berpolitik.

"Semua di atas harus kita tata kembali. Hal ini bukan saja untuk menjamin prinsip-prinsip Jurdil dan Luber bisa ditegakan sehingga kita boleh bertepuk dada sebagai suatu negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Tetapi, juga agar kita boleh meletakkan budaya politik baru, menang secara terhormat, kalah secara bermartabat," pungkasnya.
(yid/mad)