PDIP Nilai Pemerintahan SBY Makin jauh dari Pancasila

Denpasar - PDIP menilai pengelolaan pemerintahan akhir-akhir ini semakin menjauhi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kecenderungan menciptakan semakin banyak lembaga menyebabkan fragmentasi pemerintahan yang serius.

"Setiap hari media massa menyajikan betapa kronisnya fragmentasi yang terjadi akibat dari tidak adanya tuntunan ideologis yang jelas. Akibatnya, sangat jelas, suatu kekacauan pengelolaan pemerintahan," kata Mega.

Mega menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya saat membuka Kongres III PDIP di Inna Grand Bali Beach, Sanur Bali, Selasa (6/4/2010).

Menurut Mega, salah satu bukti dari terjadinya kekacauan pengelolaan pemerintahan adalah kasus Bank Century. Mega menambahkan, kasus ini adalah salah satu puncak gunung es dari kekacauan tata-kelola pemerintahan. PDIP pun sudah menyatakan sikap dengan jelas melalui Fraksi PDIP DPR.

"Kebijakan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) adalah salah. Karenanya, kepada fraksi sudah saya perintahkan untuk memilih opsi C dan terus mengawasi proses penyelesaian kasus ini dalam batas-batas kewenangannya," tegas Mega.

Menurut Mega, DPR telah menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk menuntaskan kasus Bank Century ini. Kini giliran pemerintah dan terutama presiden untuk menindaklanjuti dan menuntaskannya melalui saluran hukum.

"Perlu saya tegaskan, rakyat sendiri harus aktif terlibat dalam mengawasi. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi, perlu juga melakukan fungsi pengawasannya," tegasnya.

"Kita tidak bisa membiarkan proses yang ada hanya diawasi oleh lembaga-lembaga formal. Mengapa? Karena pengalaman masa lalu telah mengajarkan kita, sejumlah keputusan DPR yang perlu ditindak-lanjuti pemerintah justru menguap tanpa jejak," tutupnya.

(yid/mad)