.webp)
"Saya usulkan sebelum Pansus Pajak ini dibentuk, hendaknya BPK mengadakan audit investigasi terhadap perpajakan. Sama seperti Pansus Cetury dahulu bekerja atas hasil audit BPK," kata Wakil Ketua Komisi III, Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2010).
Ia menambahkan, audit BPK menjadi penting sebab masalah Markus Pajak ini terjadi pada salah satu lembaga eksekutif yang selama ini punya kewenangan tertutup dari pengawasan yaitu Ditjen Pajak. Selain itu, dengan adanya audit BPK ini, masalah Markus Pajak yang melibatkan banyak institusi ini dapat dilihat secara menyeluruh.
"Dengan adanya audit BPK ini, paling tidak sekali pun sebuah lembaga punya kewenangan eksekutif yang tertutup dari pengawasan seperti Ditjen Pajak ini, akan menjadi terbuka. Selama inikan mereka sangat tertutup, baru terbukanya sejak kasus ini saja," ujar politisi dari Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya audit BPK, pastinya akan membuat pengusutan kasus ini semakin efektif untuk dibuka. Serta akan mengetahui modus yang digunakan dalam kasus yang melibatkan 2 petinggi Polri ini.
Komisi III, menurutnya juga akan segera menyurati Pimpinan DPR untuk memerintahkan kepada BPK melakukan audit investigasi terhadap Ditjen Pajak.
"Kami segera menyurati pimpinan DPR untuk memerintahkan kepada BPK melakukan audit investigasi terhadap Ditjen Pajak dan kami juga akan menyurati Menteri Keuangan untuk memerintahkan kepada Ditjen Pajak untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya," pungkas salah satu mantan anggota Pansus Century ini.
(lia/anw)
