Yudi Latief: Semestinya Kapolri Sudah Mundur

Jakarta - Rangkaian kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum petinggi Mabes Polri seharusnya cukup menjadi alasan bagi Jendral Pol. Bambang Hendarso Danuri mengundurkan diri sebagai Kapolri. Cukup alasan pula bagi Presiden SBY mencopot pembantunya itu.

Demikian tanggapan pengamat hukum tata negara Yudi Latief tentang keterlibatan oknum Polri dalam kasus Gayus Tambunan. Hal ini dia sampaikan di sela diskusi bertajuk "Tuntaskan Skandal Century" di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/4/2010).

"Terlalu banyak kasus dan itu tanggung jawab Kapolri, semestinya dia sudah mundur. Saya tidak paham mengapa Presiden SBY masih mempertahankan Kapolri yang berkali-kali melakukan kesalahan fatal," ujar Yudi.

Menurutnya kesalahan fatal Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri yang mencolok adalah kriminilasi dua pimpinan KPK. Kemudian berlanjut dengan kasus testimoni Komjen Susno Duadji soal penyidikan kasus pajak Rp 28 miliar dan berlanjut menjadi konflik internal Mabes Polri hingga akhirnya Gayus Tambunan menyerahkan diri.

"Kasus pajak itu sempat ditutup-tutupi, tapi tidak bisa dibendung dan akhirnya Kapolri mengambil sikap berbeda," papar Yudi.

Maka dari itu, sudah seharusnya Presiden SBY tidak terus mempertahankan Bambang Hendarso Danuri. Yudi khawatir program reformasi birokrasi dan membentuk pemerintahan bersih akan gagal akibat Polri yang merupakan salah satu pilarnya justru dipimpin oleh figur dengan rekam jejak bermasalah.

"Jadi posisinya Kapolri saat ini adalah antara mundur atau dicopot," pungkasnya.

(lh/ndr)