DPR Minta Keterangan Menkeu Soal Gayus

Jakarta - Kasus mafia pajak oleh Gayus Tambunan sangat merusak citra Departemen Keuangan. Komisi XI DPR dalam waktu dekat meminta keterangan Menkeu Sri Mulyani mengenai perbaikan sistem pengawasan internal di jajaran Depkeu RI.

"Kami akan memanggil Menkeu untuk memperjelas kasus Gayus termasuk juga merevisi UU Perpajakan," kata anggota Komisi XI DPR dari FPD Achsanul Qosasi dalam diskusi bertajuk "Remunerasi, Korupsi dan Mafia Pajak" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/4/2010).

Dia menegaskan DPR ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sistem dan mekanisme pengawasan intenal di lingkungan Depkeu RI terkait reformasi birokrasi. Terlebih di periode pertama kepemimpinannya Sri Mulyani melakukan renumerasi atas gaji PNS di lingkungan Depkeu dengan tujuan mencegah penyimpangan uang negara.

"Tapi ternyata mafia pajak masih ada, maka pengawasannya perlu diperketat. Oleh karena itu kita akan memberi masukan supaya kasus seperti Gayus ini tidak terulang," papar Achsanul.

Menyinggung revisi UU Perpajakan, DPR akan mendorong sejumlah perbaikan. Payung hukum tersebut adalah salah satu-satunya rambu-rambu pelaksaan perpajakan yang diharapkan bisa menjadi pegangan semua pihak baik untuk pemungutan pajak, pengelolaan pajak dan pengawasan.

"Coba kita revisi UU Perpajakan dengan track yang benar. Kasus di perpajakan ini betul-betul merusak citra Depkeu," keluh Achsanul.
(van/lh)