Pembentukan Pansus Mafia Pajak Realisasi Pengawasan DPR

Jakarta - Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai permasalahan di perpajakan sudah terlalu lama mengecewakan. Pembentukan Pansus mafia pajak dianggap sebagai realisasi fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah terutama di Ditjen Pajak.

"Semua anggota dewan punya hak untuk membentuk Pansus. Semua ada aturannya dan kita persilakan saja," kata Benny saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Jumat (2/4/2010).

Pansus mafia pajak, menurut Benny, akan memperketat pengawasan DPR terhadap Ditjen Pajak. DPR memang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggara negara.

"Pansus kan bisa melakanakan fungsi pengawasan dewan. Tidak hanya perpajakan, kepolisian dan kejaksaan juga perlu kita awasi," jelas Benny.

Khusus untuk urusan perpajakan, Benny secara pribadi menilai kerja aparat pajak sudah tak bisa ditolerir. Hal ini makin kacau karena pengadilan pajak juga sudah tidak bisa dipercaya.

"Sudah lama sebenarnya, makin sulit karena pengadilan perpajakan sangat lemah. Akibatnya menjadi banyak mafia pajak," tutup Benny.


(van/ape)