PPP Minta Aparat Pajak Paparkan Kekayaan ke Publik

Jakarta - PPP meminta seluruh aparat pajak untuk mengumumkan harta kekayaannya di depan publik secara periodik. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini.

"Seluruh aparat pajak harus mendisclosure (menyingkap) seluruh kekayaannya secara periodik kepada publik yang dapat diakses melalui internet," pinta politisi PPP M Romahurmuziy kepada detikcom, Kamis (1/4/2010).

Selain itu, Romy, panggilan akrab Romahurmuzi, meminta BPK bisa melakukan audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "BPK diminta melakukan audit kinerja atas efektivitas dan efisiensi DJP sesuai ketentuan pasa 4 ayat (3) UU 15/2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara," pintanya.

Langkah-langkah reformasi perpajakan lain adalah dengan meningkatkan tax ratio pada UU APBN 2011, dari 13,3 persen (realisasi 2008) untuk menjadi sama dengan rata-rata negara Asean 20 persen. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 5.000 Triliun, setiap kenaikan 1 persen tax ratio, berarti tambahan penerimaan negara Rp 50 Triliun.

"Dengan demikian, APBN 2011 bisa mencapai Rp 1,350 Triliun. Peningkatan drastis ini akan memotong modus under reported tax. Peningkatan tax ratio didahului program sunset policy lagi," jelasnya.

Langkah lainnya adalah dengan penghentian sementara pola penilaian diri sampai tercapai angka penerimaan pajak yang wajar menurut praktek yang berlaku di negara-negara yang rendah tingkat korupsinya.

"Sanksi penutupan usaha kepada perusahaan yang terbukti melakukan under reporting atau transfer pricing dalam rangka merendahkan pajak," pungkasnya.

(amd/yid)