.webp)
"Presiden dalam hal ini juga tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya. Presiden harus menerbitkan pembuktian terbalik terhadap kasus ini," kata Koordinator dan Peneliti ICW bidang hukum, Febridiansyah kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (30/3/2010).
Lebih lanjut ia mengatakan, kemungkinan masih banyak orang seperti Gayus Tambunan di dalam Ditjen Pajak. Jika demikian, ada masalah yang sifatnya sistemis yang harus dibenahi.
"Kita harus berpikir ini bukan hanya seorang Gayus dan bukan tidak mungkin
ada sesuatu yang sistemik di sana. Apalagi kalau mekanismenya masih mekanisme normal. Ada SPT, laporan kekayaan, proses secara internal, maka tentu proses ini akan meragukan," jelasnya.
Ia juga menambahkan, hal yang tidak wajar jika Gayus yang merupakan PNS golongan IIIA bergaji Rp 12,5 juta per bulan, mampu memiliki tabungan Rp 25 miliar, "Kalau ada 25 miliar di rekening gayus, dengan penghasilannya perbulan hanya 12,5 juta rupiah, wajar kalau diragukan," ujarnya.
Pria berkacamata ini berharap, sebaiknya dalam pengungkapan kasus ini akan lebih baik jika tidak hanya Gayus yang diperiksa, melainkan sampai pada Dirjen Pajak. Ini demi mengembalikan citra pajak di mata masyarakat.
"Seperti timbulnya gerakan menolak membayar pajak kemarin, itu sebenarnya salah satu bukti karena masyarakat tidak percaya dengan institusi bernama Ditjen Pajak," pungkasnya.
(lia/fay)
